Jasa Kena Pajak (JKP) Bebas PPN

Rabu, Juni 24, 2020

Jasa Kena Pajak (JKP) Bebas PPN
Oleh :

Wahyu Budi Argo

Anggota Aktif Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia

KEP.0550/SK/AKP2I/VII/2018

PP Nomor 69 Tahun 2015 Pasal 3 menyebutkan Jasa Kena Pajak (JKP) yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan terdiri dari:

1. Jasa yang diterima oleh perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhan nasional dan perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan nasional, yang meliputi:

a. Jasa persewaan kapal

b. Jasa kepelabuhanan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh

c. Jasa perawatan dan reparasi (docking) kapal

2. Jasa yang diterima oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional, yang meliputi:

a. Jasa persewaan pesawat udara

b. Jasa perawatan dan reparasi pesawat udara

Jasa perawatan dan reparasi kereta api yang diterima oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum.

Namun perlu diperhatikan secara khusus, untuk mendapatkan fasilitas Jasa Kena Pajak (JKP) bebas PPN diatas, Wajib Pajak harus mendapatkan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) PPN yang diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q Kepala Kantor Pelayanan Pajak Terdaftar atas setiap transaksi tersebut.